NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ( BUKU V )
NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (BUKU VI)
NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (BUKU XI)
KAMUS HUKUM HUMANITER TENTANG SENGKETA BERSENJATA
OMP (BUJUKIN OPERASI MILITER UNTUK PERANG) OMSP (BUJUK OPERASI MILITER SELAIN PERANG)
NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (BUKU VII)
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGI PRAJURIT TNI JILID Vll
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGI PRAJURIT TNI JILID IX
INTERPRETASI TENTANG MAKSA DAN KEDUDUKAN OPEN BARE ORDE TERKAIT DENGAN PERMOHONAN PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA""
INFORMASI PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN TENTANG NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
INTERPRESTASI TENTANG MAKNA UANG NEGARA DAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI TERKAIT BUMN PERSERO (KAJIAN TENTANG PUTUSAN - PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2005-2011) LAPORAN PENELITIAN
INTERPRESTASI TENTANG MAKNA KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005-2011)""
INFORMASI PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN ( JDI - HUKUM ) MAHKAMAH AGUNG - RI 35
INFORMASI PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME GRASI
INTERPRESTASI TENTANG MAKNA DAN KEDUDUKAN OPEN BARE ORDE DALAM PERKARA PERDATA TENTANG PEMBATALAN KONTRAK (KAJIAN TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2005-2011) LAPORAN PENELITIAN""
INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DALAM SIDANG TAHUNAN, 7-18 AGUSTUS 2000)
INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PUTUSAN SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 (DALAM SIDANG TAHUNAN 1 S.D 9 NOVEMBER 2001)
INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG POLITIK
INTERPRESTASI TENTANG MAKNA UTANG JATUH TEMPO DALAM PERKARA KEPAILITAN (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 2009-2013)""
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGI PRAJURIT TNI JILID VIII
INFORMASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2000 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS) TAHUN 2000-2004
INFORMASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2000 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS) TAHUN 2000-2004
INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PEMILU
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN BUKU I
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA BESERTA JANDA/DUDANYA
KAPITA SELEKTA HAK ASASI MANUSIA
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENGALIHAN ORGANISASI, ADMINISTRASI DAN FINANSIAL PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER DARI MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL KE MAHKAMAH AGUNG. K…
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI
PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERADILAN YANG CEPAT DAN TRANSPARAN DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM LAINNYA SERTA KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 1945-2008
PEDOMAN PERILAKU HAKIM
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGI PRAJURIT TNI JILID I DAN II
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGI PRAJURIT TNI
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN DALAM EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN ( BUKU II )
PEDOMAN TATA CARA MELAKSANAKAN PERTEMPURAN SESUAI DENGAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGI PRAJURIT TNI JILID IV
PENAFSIRAN HAKIM DALAM PENERAPAN PIDANA MATI DI INDONESIA ( ASAS, NAMA DAN PRAKTEK PENERAPANNYA )
PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN PEMERIKSA DI SIDANG PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGI PRAJURIT TNI JILID III
PELAKSANAAN AKREDITASI PENJAMIN MUTU DALAM KAITANNYA DENGAN KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA PELAYANAN PENGADILAN
PELAKSANAAN DAN HAMBATAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL OLEH PENGAILAN NEGERI
PENAFSIRAN HAKIM TENTANG PERBEDAAN ANTARA PERKARA WANPRESTASI DENGAN PENIPUAN
PELAKSANAAN DIVERSI DI PENGADILAN NEGERI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
PENAFSIRAN PASAL 67 HURUF F UU MAHKAMAH AGUNG TENTANG KEKHILAFAN HAKIM DAN KEKELIRUAN NYATA SEBAGAI ALASAN PENINJAUAN KEMBALI
PENAFSIRAN HAKIM TERHADAP PIDANA MINIMUM KHUSUS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU KAJIAN ASAS, TEORI, NORMA DAN PRAKTIK PENERAPAN) LAPORAN PENELITIAN
PELAKSANAAN HUKUM WARIS DI INDONESIA