POTRET PROFESIONALISME HAKIM DALAM PUTUSAN
PORNOGRAFI NO! RUU APP YES!
POKOK-POKOK ORGANISASI DAN PROSEDUR BADAN PELAKSANA PUSAT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
PENGKAJIAN TENTANG PUTUSAN PRA PERADILAN
PENGKAJIAN TITIK SINGGUNG KEWENANGAN ANTARA PTUN DENGAN PENGADILAN TIPIKATOR ALAM MENILAI TERJADINYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG
PENELITIAN ASAS, TEORI, NORMA DAN PRAKTIK PENERAPANNYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN
PENUNTUN PRAKTIS MEMBUAT PLEDDOI
PENUNJUKAN PERWIRA PENYERAHAN PERKARA DI LINGKUNGAN ANGKATAN DARAT
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PENGADILAN
PENERAPAN ASA KELANGSUNGAN USAHA DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG ( PKPU )
PENERAPAN ASAS SOLVABILITAS DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN
PENGANTAR HUKUM PIDANA INTERNASIONAL BAGIAN II
PENGANTAR HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
PERATURAN DISIPLIN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN PANGLIMA TNI NOMOR KEP / 22 / VIII / 2005 TANGGAL 10 AGUSTUS 2005
PENGARUH TEKANAN OPINI PUBLIK MEDIA MASSA TERHADAP KEMANDIRIAN HAKIM
PELATIHAN TEMATIK EKONOMI SYARIAH BAGI HAKIM PENGADILAN AGAMA""
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM RANGKA MENDORONG PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG
PERATURAN INTERNASIONAL DALAM PELAKSANAAN OPERASI MILITER
PEMANTAPAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM
PENGKAJIAN TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA TUN MELALUI PERDAMAIAN : DALAM PERSPEKTIF IUS CONSTITUTUM DAN IUS CONSTITUENDUM
PENGKAJIAN PELAKSANAAN DIKLAT SERTIFIKASI HAKIM NIAGA
PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN, BANDING, KASASI, DAN PENINJAUAN KEMBALI
PENGKAJIAN PELAKSANAAN DIKLAT SERTIFIKAT HAKIM PERIKANAN
PEMBATASAN PENGGUNAAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA
PENGKAJIAN PUTUSAN-PUTUSAN TENTANG PERDATA LINGKUNGAN
PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN
PENGKAJIAN TENTANG KEDUDUKAN HAKIM SEBAGAI PEJABAT NEGARA
PENGKAJIAN TENTAN PENGALIHAN PENGELOLAAN FINANSIAL PENGADILAN MILITER DIBAWAH MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KINERJA HAKIM DAN PANITERA
PEMBATASAN UPAYA HUKUM KASASI PIDANA UNTUK MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYELESAIN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLK INDONESIA DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA
PEMULIAAN PERADILAN ARI DIMENSI INTEGRITAS HAKIM, PENGAWASAN DAN HUKUM ACARA (KUMPULAN MAKALAH)
PENELITIAN ASAS, TEORI, NORMA DAN PRAKTIK PENERAPANNYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN
PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI HUKUM PIDANA NASIONAL DAN INTERNASIONAL
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2010
PERATURAN BERSAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
JURNAL HUKLUM DAN PERADILAN VOLUME 06 NOMOR 3, NOVEMBER 2017
JURNAL YUDISIAL VOL. 10 NO. 2 AGUSTUS 2017 HAL. 115-234
PERATURAN INTERNASIONAL DALAM PELAKSANAAN OPERASI MILITER
INFORMASI PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN TENTANG PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DALAM SIDANG TAHUNAN, 7-18 AGUSTUS 2000)
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERADILAN
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN STEMPEL, LOGO, PAPAN NAMA, PAKAIAN DINAS DAN BENDERA PENGADILAN, TATA RUANG SERTA TATA TERTIB SIDANG PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER DALAM RANGKA PERADILAN…
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGI PRAJURIT TNI JILID X
KAMUS HUKUM MILITER
PANDUAN PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGI PRAJURIT TNI JILID Xl
OPTIMALISASI PERAN KEHUMASAN UNTUK MENINGKATKAN WIBAWA MAHKAMAH AGUNG
NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1942 (BUKU X)
NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (BUKU VIII)