UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN LINTASAN JALAN ( UU RI NO. 22 TH 2009 )
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG R.I NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
STANDAR PELAYANAN PENGADILAN (SPP) DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER
STATISTIK PERKARA PERADILAN MILITER SELURUH INDONESIA 2017
STATISTIK PERKARA PERADILAN MILITER SELURUH INDONESIA 2018
STATISTIK PERKARA PERADILAN MILITER SELURUH INDONESIA 2015
5UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALA
PUSAT DATA PERADILAN DENGAN DUKUNGAN DARI DIREKTORAT HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ( BAPPENAS ) RI
STATISTIK PENEGAKAN HUKUM TAHUN 2007
SINERGITAS ANTAR APARATUR PENEGAK HUKUM DALAM PENERAPAN HUKUM PIDANA TERKAIT EKSEKUTABILITAS PUTUSAN IN KRACHT PHI
SERI HUKUM INTERNASIONAL
PENGKAJIAN FILOSOFI, SEJARAH, ASAS, NORMA DALAM DINAMIKA PERKEMBANGAN KETATANEGARAAN INDONEsia
RUMUSAN HUKUM HASIL RAPAT PLENO KAMAR TAHUN 2013
S.O.P ADMINISTRASI PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN MILITER SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2020
RUMUSAN HUKUM HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
RELEVANSI DAN IMPLEMENTASI SISTEM KAMAR DALAM RANGKA PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KUALIATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
RENCANA KERJA BIDANG HUKUM, MAKLAH PROPOSAL, PUSLITBANG / DIKLAT MA - RI
SISTEM PEMINDAHAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
PUTUSAN UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PENGARUHNYA TERHADAP MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA
SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME
PROFIL DAN DOKUMENTASI WILAYAH PERADILAN MILITER SELURUH INDONESIA TH. 2017
PRODUKTIVITAS PRAKTIK MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
PROFIL MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PROFIL DAN DOKUMENTASI WILAYAH PERADILANMILITER SELURUH INDONESIA TH. 2015
PROSPEK PENYELESAIAN SANGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PEMILIHAN UMUM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TENTANG PARTAI POLITIK, DILENGKAPI INTRUKSI PANGLIMA TNI NOMOR: Ins/1/vIII/2008 TENTANG NETRALITS TNI
PRAKTIK PERADILAN MENANGANI KASUS ASET YAYASAN (TERMASUK ASET KEAGAMAAN) UPAYA PENANGANAN SANGKETA MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TENTANG SENJATA API
PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PETUNJUK TEKNIS
UU RI No. 1 Thn 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP RI No. 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah, PP RI NO. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 …
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERBATASAN WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN TENTANG BELA NEGARA
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DITINJAU DARI PERSPEKTIF RESTORATIF JUSTICE
PERBANDINGAN PEMBERANTASAN KORUPSI di Berbagai Negara
PERATURAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 003 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN AKUTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PENAGGULANGAN ORGANIZED CRIME
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
PERPAJAKAN
PETUNJUK ADMINISTRI ODITURAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADILAN PERIKANAN, HIMPUNAN
PETUNJUK MAHKAMAH AGUNG TENTANG TEHNIS YUDISIAL DAN MANAJEMEN PERADILAN
PETUNJUK PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRI PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
PRAKTEK ACARA PERDATA UMUM DAN PIDANA DALAM TANYA JAWAB
POTRET SAKSI DAN KORBAN DALAM MEDIA MASSA