YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2015, HIMPUNAN PUTUSAN
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2014
HIMPUNAN PUTUSAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI 2016
himpunan putusan YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI 2010
HIMPUNAN PUTUSAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI 2008
HIMPUNAN PUTUSAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI 2006
SURAT PETUNJUK MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 1951-1993
Himpunan Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2012 dan 2013
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2017
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 1951-1981
AGENDA SIDANG HAKIM MILITER PENGADILAN MILITER 2020
KAPITA SELEKTA TINDAK PIDANA KORUPSI
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 1982-1993
INFORMASI PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN TENTANG KEIMIGRASIAN, KEWARGANEGARAAN, PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
INFORMASI PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN TENTANG UNDANG-UNDANG DASAR 1945 LENGKAP DENGAN PERUBAHANNYA
ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA
KUHAP LENGKAP
USAHA MEMAHAMI UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
URGENSI DAN MEKANISME PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI
URGENSI DAN PROSPEK PENGATURAN ( IUS CONSTITUENDUM ) PENYELESAIAN HAK UJI MATERIIL PERATURAN DESA
UNDANG-UNDANG DILENGKAPI DENGAN PP, BADAN USAHA SERTA PERPRES
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOT 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
UNDANG-UNDANG RI NO. 8 TAHUN 1976 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI TUNGGAL NARKOTIKA 1961 BESERTA PROTOKOL TAHUN 1972 YANG MENGUBAHNYA, UNDANG-UNDANG RI NO. 5 TH 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA, UNDANG-UNDANG…
URGENSI DAN PROSPEK PENGATURAN ( IUS CONSTITUENDUM ) UU TENTANG CONTEMPT OF COURT UNTUK MENEGAKAN MARTABAT DAN WIBAWA PERADILAN
URGENSI PENGATURAN (IUS CONSTITUENDUM) EKSEKUTABILITAS NPUTUSAN TUN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP UNTUK MENJAMIN KEPATUHAN PEJABAT TUN
URGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN PERTANAHAN DI INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 DAN 16 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TIDAK PIDANA TERORISME DAN TINDAK PIDANA TERORISME PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI TANGGAL 12-10-2002
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG KEHUTANAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2006 DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN
SUPLEMEN ANTINOMI INVESTIGASI DAN PEMERIKSAAN PAJAK ( SUATU TINJAUAN ATAS PRINSIP-PRINSIP YURIDIS FISKAL )
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PENGADILAN AGAMA
UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DILENGKAPI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA, UNDANG-UNDANG RI NO. 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA
UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DILENGKAPI UU RI NO. 5 TH. 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA, UU RI NO. 22 TH. 1997 TENTANG NARKOTIKA, PP RI. NO. 54 TH. 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK
TATA LAKSANA PENGAWASAN PERADILAN BUKU IV
TATA LAKSANA PENGAWASAN PERADILAN (BUKU IV)
TATA LAKSANA PENGAWASAN PERADILAN
TATA CARA PERNIKAHAN, PERCERAIAN DAN RUJUK BAGI PRAJURIT
TINDAK PIDANA KORUPSI
TIGA UNDANG-UNDANG SUMBER DAYA ALAM
THE CONTEMPORARY LAW DICTIONARY (Kamus Hukum Kontemporer)
TINDAK PIDANA PEMILU
TITIK SINGGUNG KEWENANGAN ANTARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA DENGAN PERADILAN UMUM DALAM SENGKETA PERTANAHAN
TUGAS DAN WAWENANG HAKIM PEMERIKSA/PEMUTUS PERKARA PENGAWAS DAN KURATOR/PENGURUS
UNDANG-UNDANG POKOK PERKAWINAN BESERTA PERATURAN PERKAWINAN KHUSUS UNTUK ANGGOTA ABRI, ANGGOTA POLRI, PEGAWAI KEJAKSAAN, PEGAWAI NEGERI SIPIL
CETAKAN PERTAMA, NOVEMBER 1998. CETAKAN KEDUA, SEPTEMBER 1998. CETAKAN KETIGA, MARET 2002. CETAKAN KEEMPAT, NOVEMBER 2003. CETAKAN KELIMA, DESEMBER 2005. CETAKAN KEENAM, APRIL 2007.
DILENGKAPI DENGAN 3 KEPUTUSAN KEPALA BPOM TAHUN 2002, 2 PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI TH. 1997, UU RI NO. 7 TH. 1997, UU RI NO. 8 TH 1996