PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN BUKU I
HIMPUNAN PERATURAN KEPEGAWAIAN TENTANG rnA. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 9 TAHUN 2003 rnB. BAPEK
HIMPUNAN PERATURAN KEPEGAWAIAN TENTANG GAJI POKOK DAN TUNJANGAN PEJABAT NEGARA, HAKIM, PANITERA, JURU SITA DAN TUNJANGAN FUNGSIONAL DAN STRUKTURAL EDISI 6
HIMPUNAN PERATURAN KEPEGAWAIAN TENTANG CUTI, HUKUMAN DISIPLIN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
HIMPUNAN PERATURAN KEPEGAWAIAN TENTANG IZIN DAN LARANGAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
HIMPUNAN PERATURAN KEPEGAWAIAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN STEMPEL, LOGO, PAPAN NAMA, PAKAIAN DINAS DAN BENDERA PENGADILAN, TATA RUANG SERTA TATA TERTIB SIDANG PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER DALAM RANGKA PERADILAN…
HIMPUNAN PUTUSAN PIDANA MILITER JILID 3
HIMPUNAN PUTUSAN PIDANA MILITER JILID 2
HIMPUNAN PUTUSAN PIDANA MILITER JILID 1
PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERADILAN YANG CEPAT DAN TRANSPARAN DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOT 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DISIPLIN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN PANGLIMA TNI NOMOR KEP / 22 / VIII / 2005 TANGGAL 10 AGUSTUS 2005
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTAN, PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENGALIHAN ORGANISASI, ADMINISTRASI DAN FINANSIAL PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER DARI MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL KE MAHKAMAH AGUNG. K…
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDNAGAN tentang KEKUASAAN KEHAKIMAN, MAHKAMAH AGUNG, PERADILAN UMUM, PERADILAN MILITER, PERADILAN AGAMA, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, ORGANISASI dan TATA KERJA KEPANIT…
ADMINISTRASI PEMBENDAHARAAN BUKU I
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADILAN PERIKANAN, HIMPUNAN
Pertanyaan Bidang Perdata Penulis
DOKTRIN PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA, PUTUSAN
HUKUM DAN PEMBANGUNAN
MEMBUDAYAKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
USAHA MEMAHAMI UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
BELI SEWA SEBAGAI PERJANJIAN TAK BERNAMA : PANDANGAN MASYARAKAT DAN SIKAP MAHKAMAH AGUNG INDONESIA HIMPUNAN
TUGAS DAN WAWENANG HAKIM PEMERIKSA/PEMUTUS PERKARA PENGAWAS DAN KURATOR/PENGURUS
HUKUM DAN KEPOLISIAN
PRAKTIK PERADILAN MENANGANI KASUS ASET YAYASAN (TERMASUK ASET KEAGAMAAN) UPAYA PENANGANAN SANGKETA MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
SERI HUKUM INTERNASIONAL
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PENGADILAN AGAMA
BAHAN AJARAN PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA
HUKUM PENITENSIA DI INDONESIA
KUHP DIPERBANDINGKAN DENGAN THE REVISED PENAL CODE ( THE PHILLIPPINES ), CRIMINAL CODE ( REPUBLIC OF KOREA ), FUNDAMENTALS OF SOVIET ( USSR ), PENAL CODE ( MALAYSIA ), CRIMINAL LAW CODE PEOPLE'S RE…
DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN RI BUKU PERATURAN PER-UNDANG-UNDANG PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA RI
PETUNJUK MAHKAMAH AGUNG TENTANG TEHNIS YUDISIAL DAN MANAJEMEN PERADILAN
BEBERAPA PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP PADA PENGADILAN DI WILAYAH HUKUM SEMARANG
BEBERAPA PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP PADA PENGADLAN DI WILAYAH HUKUM MATARAM
BEBERAPA PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP PADA PENGADLAN DI WILAYAH HUKUM BALI
BEBERAPA PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP PADA PENGADILAN DI WILAYAH HUKUM SURABAYA
BEBERAPA PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP PADA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI MEDAN DAN RIAU
BEBERAPA PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP PADA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGGI BALIKPAPAN
BEBERAPA PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP PADA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT
KAPITA SELEKTA HAK ASASI MANUSIA
RENCANA KERJA BIDANG HUKUM, MAKLAH PROPOSAL, PUSLITBANG / DIKLAT MA - RI
KAPITA SELEKTA TINDAK PIDANA KORUPSI
PRAKTEK ACARA PERDATA UMUM DAN PIDANA DALAM TANYA JAWAB
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 1982-1993