UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DILENGKAPI UU RI NO. 5 TH. 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA, UU RI NO. 22 TH. 1997 TENTANG NARKOTIKA, PP RI. NO. 54 TH. 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK
TATA CARA PERNIKAHAN, PERCERAIAN DAN RUJUK BAGI PRAJURIT
DILENGKAPI DENGAN 3 KEPUTUSAN KEPALA BPOM TAHUN 2002, 2 PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI TH. 1997, UU RI NO. 7 TH. 1997, UU RI NO. 8 TH 1996
UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN LINTASAN JALAN ( UU RI NO. 22 TH 2009 )
STANDAR PELAYANAN PENGADILAN (SPP) DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER
PENGKAJIAN FILOSOFI, SEJARAH, ASAS, NORMA DALAM DINAMIKA PERKEMBANGAN KETATANEGARAAN INDONEsia
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERBATASAN WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
POKOK-POKOK ORGANISASI DAN PROSEDUR BADAN PELAKSANA PUSAT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN INTERNASIONAL DALAM PELAKSANAAN OPERASI MILITER
PENGKAJIAN PELAKSANAAN DIKLAT SERTIFIKASI HAKIM NIAGA
JURNAL HUKLUM DAN PERADILAN VOLUME 06 NOMOR 3, NOVEMBER 2017
JURNAL YUDISIAL VOL. 10 NO. 2 AGUSTUS 2017 HAL. 115-234
INTERPRESTASI TENTANG MAKNA KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005-2011)""
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA BESERTA JANDA/DUDANYA
PEDOMAN PERILAKU HAKIM
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGI PRAJURIT TNI
PEDOMAN TATA CARA MELAKSANAKAN PERTEMPURAN SESUAI DENGAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGI PRAJURIT TNI JILID VIII
INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PUTUSAN SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 (DALAM SIDANG TAHUNAN 1 S.D 9 NOVEMBER 2001)
PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KOMISI YUDISIAL, PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, PRAKTIK KEDOKTERAN, PERIKANAN, PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI YUDISIAL
MODEL IDEAL SISTEM PROMOSI DAN MUTASI APARATUR PERADILAN ( LANJUTAN )
KUHP & KUHAP
SURAT PETUNJUK MAHKAMAH AGUNG RI DAN INSTRUKSI MAHKAMAH AGUNG RI DARI TAHUN 1951 s.d. 1994
SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2007-2008
HUKUM PIDANA MILITER DI INDONESIA
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER, UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 1997 TENTANG HUKUM DISIPLIN PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI JUDEX JURIS ATAUKAH JUDEX FACTI : PENGKAJIAN ASAS, TEORI, NORMA DAN PRAKTEK 2010
HIMPUNAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1951-2007
KAIDAH HUKUM PUTUSAN PERKARA DALAM BUKU YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REOUBLIK INDONESIA TAHUN 1969-2008
FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP APARATUR PERADILAN UNTUK MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG
HIMPUNAN PERATUAN TENTANG ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM DALAM LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
DISIPLIN PRAJUTRIT TNI
DISIPLIN PRAJURIT TNI
BUNGA RAMPAI KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 s.d 2014
BUKU SAKU PRAJURIT TNI TENTANG HAK ASASI MANUSIA
BUKU SAKU PEDOMAN NETRALITAS TNI DALAM PEMILU DAN PILKADA
ASAS ASAS HUKUM PIDANA
BEBERAPA PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP PADA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT