UNDANG-UNDANG R.I NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
HIMPUNAN PERATURAN KEPEGAWAIAN TENTANG CUTI, HUKUMAN DISIPLIN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN STEMPEL, LOGO, PAPAN NAMA, PAKAIAN DINAS DAN BENDERA PENGADILAN, TATA RUANG SERTA TATA TERTIB SIDANG PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER DALAM RANGKA PERADILAN…
HIMPUNAN PUTUSAN PIDANA MILITER JILID 3
HIMPUNAN PUTUSAN PIDANA MILITER JILID 2
HIMPUNAN PUTUSAN PIDANA MILITER JILID 1
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOT 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DISIPLIN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN PANGLIMA TNI NOMOR KEP / 22 / VIII / 2005 TANGGAL 10 AGUSTUS 2005
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTAN, PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENGALIHAN ORGANISASI, ADMINISTRASI DAN FINANSIAL PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER DARI MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL KE MAHKAMAH AGUNG. K…
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDNAGAN tentang KEKUASAAN KEHAKIMAN, MAHKAMAH AGUNG, PERADILAN UMUM, PERADILAN MILITER, PERADILAN AGAMA, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, ORGANISASI dan TATA KERJA KEPANIT…
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADILAN PERIKANAN, HIMPUNAN
Pertanyaan Bidang Perdata Penulis
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PENGADILAN AGAMA
PETUNJUK MAHKAMAH AGUNG TENTANG TEHNIS YUDISIAL DAN MANAJEMEN PERADILAN
PUSTAKA PERADILAN JILID XX
PUSTAKA PERADILAN JILID XX
PUSTAKA PERADILAN JILID XVI
PUSTAKA PERADILAN JILID XIII
PUSTAKA PERADILAN JILID VII
PUSTAKA PERADILAN JILID XI
PUSTAKA PERADILAN JILID X
PUSTAKA PERADILAN JILID VIII
PUSTAKA PERADILAN JILID VI
PUSTAKA PERADILAN JILID II
BEBERAPA PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP PADA PENGADILAN DI WILAYAH HUKUM SEMARANG
BEBERAPA PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP PADA PENGADLAN DI WILAYAH HUKUM MATARAM
BEBERAPA PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP PADA PENGADLAN DI WILAYAH HUKUM BALI
BEBERAPA PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP PADA PENGADILAN DI WILAYAH HUKUM SURABAYA
BEBERAPA PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP PADA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI MEDAN DAN RIAU
BEBERAPA PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP PADA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGGI BALIKPAPAN
BEBERAPA PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP PADA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT
KAPITA SELEKTA HAK ASASI MANUSIA
NASKAH AKADEMIS PENELITIAN HAK ASASI MANUSIA
NASKAH AKADEMIS MENGENAI : COURT DISPUTE RESULUTION
NASKAH AKADEMIS GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION)
RENCANA KERJA BIDANG HUKUM, MAKLAH PROPOSAL, PUSLITBANG / DIKLAT MA - RI
RENCANA KERJA BIDANG HUKUM, MAKLAH PROPOSAL, PUSLITBANG / DIKLAT MA - RI
RANGKUMAN SURAT KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (SKMA-RI) DARI TAHUN 1951 s.d. 1994
RANGKUMAN SIDANG PARIPURNA PENEMUAN HUKUM DAN PEMECAHAN MASALAH HUKUM
KAPITA SELEKTA TINDAK PIDANA KORUPSI
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 1982-1993
SURAT PETUNJUK MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 1951-1993
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 1951-1981
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN tentang KEKUASAAN KEHAKIMAN MAHKAMAH AGUNG, PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, PERADILAN AGAMA, KEJAKSANAAN REPUBLIK INDONESIA, HUKUM DISIPLIN PRAJURIT ABRI, …